Bingkai Papua

Bingkai Papua
Rangkuman Berita Papua Dalam Bingkai

Breaking News

Soal Papua, Komisioner HAM PBB Serta Pemerintah Tidak Perlu Awasi Kewenangan Aparat Keamanan

Jayapura - Pengamat Sosial dan Politik Papua, Marinus Yaung menegaskan agar Komisioner HAM PBB maupun Pemerintah setempat tidak perlu ikut campur atas kewenangan Aparat Keamanan di Papua setelah terjadinya pembantaian di Kabupaten Nduga yang dikeluarkan oleh salah satu media Tabloid Jubi dengan stetmaent tersebut. Selasa (11/12/2018)

Ilustrasi Rapat PBB
Seperti diketahui sebelumnya Media Tabloid Jubi mengeluarkan berita tentang komisioner HAM PBB meminta pemerintah mengawasi kewenangan aparat keamanan, menurut Dosen Politik Universitas Cenderawasih Marinus Yaung mengatakan bahwa berita yang dikeluarkan oleh Tabloid Jubi tersebut berlebihan dan sangat tidak relevan, karena secara organisasi dan tata kerja aparat keamanan lebih tepatnya Polri sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 dimana dalam Undang - Undang tersebut menyebutkan Polri mempunyai Kewenangan tugas pokok dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Negara Republik Indonesia, tentunya tupoksi terebut mengacu kepada tingkat eskalasi kerawanan tertentu seperti halnya diwilayah Papua dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi, baik di kota maupun diwilayah pegunungan. Dan tidak lupa pula tugas dari TNI yaitu menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

“Tidak usah berlebihan mengeluarkan berita terkait kewenangan aparat keamanan, tugas Polri dan TNI sudah diatur dalam Undang - Undang kesatuan masing - masing, jadi untuk yang mengeluarkan stetmeant pengawasan terhadap aparat keamanan perlu berpikir ulang, aparat keamanan justru sudah melakukan tugas sesuai dalam Undang - Undang tersebut, apalagi situasi di Papua sekarang sedang membutuhkan aparat keamanan, seperti halnya pembantaian di Kabupaten Nduga, kelompok - kelompok ini yang perlu di tangkap dan ditindak sesuai ketentuan aturan hukum Negara Indonesia”. Ucap Marinus

Lanjutnya bahwa tugas yang diemban oleh aparat keamanan di Tanah Papua terkait gerakan - gerakan kelompok kriminal ini harus di dukung oleh semua pihak, bukan malah menjatuhkan dan melakukan pengawasan serta mengeluarkan stetmeant - stetmeant yang tidak penting, “ kita semua harus nya mendukung pihak aparat keamanan yang sedang melakukan penegakan hukum di nduga sana, jangan bilang ini pelanggaran HAM, apa kalian tidak melihat karyawan PT Istaka karya menjadi korban dari kelompok tersebut?, jangan asal mengeluarkan berita yang menjurus kewenangan Aparat Keamanan, seolah - olah aparat keamanan melakukan tindakan yang berlebihan, apalagi kemarin ada yang membuat postingan bahwa aparat keamanan menjatuhkan bom di wilayah nduga, jadi jangan membuat berita dan postingan asal - asalan, baiknya kita mendukung aparat keamanan dalam menindak kelompok kriminal bersenjata itu”. Tutup marinus Yaung




Danilo Wenno

Tidak ada komentar