Bingkai Papua

Bingkai Papua
Rangkuman Berita Papua Dalam Bingkai

Breaking News

Pilkada Aman Dan Damai, Harapan Semua Masyarakat Papua.

Jayapura, Pesta demokrasi sebentar lagi dimulai, dari berbagai daerah di Indonesia mulai mempersiapkan masing-masing  acara perhelatan setiap 5 tahun sekali tersebut.


Di Papua misalkan, para calon dari daerah memulai kampanye dengan berbagai cara untuk mendapatkan hati di masyarakat dan bersaing secara sehat. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Itulah tujuan dan misi dari masing-masing calon.

Masing-masing calon bukan tidak mungkin juga mempunyai pendukung atau biasa disebut kader, tentunya juga tidak sedikit jumlahnya, dari hal ini panitia pilkada juga harus betul-betul memperketat pengawasan dalam penggunaan KTP.

Memang, terkadang panitia menganggap hal sepele dengan penggunaan KTP,  mengingat syarat mutlak untuk ikut pemilukada adalah KTP, Kartu Keluarga.

Tapi yang paling penting yaitu penggunaan KTP,  yaa, dari KTP tersebut tertera identitas dari pribadi masing-masing para pemilih, dan dari keakuratan data tersebut panitia berhak menetapkan pada daftar pemilih tetap atau sebutan DPT.

Jadi alangkah baiknya bila pada unsur-unsur yang berkaitan dengan pilkada agar  memperhatikan kelayakan dan mendata KTP yang sudah real sesuai dengan persyaratan yang ada, karena bilamana ada temuan - temuan yang tidak sesuai dengan persyaratan maka hal itu bisa di pastikan tidak bisa mengikuti pemilukada serentak.

Dalam hal ini sudah di atur Dalam Pasal 57 ayat 2 UU Pilkada disebutkan, warga negara Indonesia (WNI) yang tidak terdaftar sebagai pemilih menunjukkan e-KTP atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara.

Isi Pasal 57 juga kembali dijelaskan dalam Pasal 61 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Penggunaan e-KTP dan suket juga diatur dalam Pasal 95. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa salah satu kategori pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, sesuai yang tercantum dalam Pasal 61 ayat 3 di atas.

Kemudian, Pasal 95 ayat 1 menjelaskan bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP atau suket dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili yang tercantum dalam e-KTP atau suket tersebut.

Dalam hal ini diharapkan para peserta pemilih agar mempedomani peraturan perundang - undangan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah terutama di wilayah Papua, agar terselenggaranya pilkada aman dan damai.

DANILO WENNO

Tidak ada komentar